Diposkan pada

BNNK Lampung Selatan dan Lapas Kelas IIA Kalianda Jalin Kerja Sama untuk Penguatan Program Pencegahan Narkotika

Lampung Selatan, 19 Maret 2025 – Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Lampung Selatan, AKBP Rahmad Hidayat, SE., MM, bersama Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIA Kalianda, Beni Nurrahman, resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama pada Rabu (19/3) di Ruang Rapat Kantor BNNK Lampung Selatan.

Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat sinergi kedua institusi dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN), khususnya di lingkungan Lapas Kelas IIA Kalianda.

Dalam sambutannya, AKBP Rahmad Hidayat menegaskan pentingnya kolaborasi antara BNNK dan Lapas guna menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba. “Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan efektivitas program P4GN di dalam Lapas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Beni Nurrahman menyampaikan komitmen Lapas Kelas IIA Kalianda untuk mendukung penuh implementasi kerja sama ini. “Kami siap bersinergi dan menjalankan program-program yang dirancang bersama BNNK Lampung Selatan untuk menciptakan Lapas yang bebas dari penyalahgunaan narkotika,” ungkapnya.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini diharapkan menjadi langkah awal yang konkret dalam mewujudkan tujuan bersama kedua lembaga untuk memperkuat ketahanan institusi pemasyarakatan terhadap ancaman narkotika.

Diposkan pada

Gelar Pasar Murah Jelang Idul Fitri, PLN UID Lampung siapkan 1000 Paket Sembako

Bandar Lampung, 18 Maret 2025- Bulan Ramadhan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Lampung menyiapkan 1.000 paket sembako dengan harga murah bagi masyarakat melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Kegiatan ini bertujuan untuk membantu ketahanan pangan pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sembako dengan harga yang lebih terjangkau menjelang Idul Fitri.

General Manager PLN UID Lampung, Muhammad Joharifin, mengatakan bahwa kegiatan pasar murah yang bertajuk Terang Berkah Ramadan ini merupakan bentuk kepedulian PLN terhadap masyarakat.

“Kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat dengan menyediakan sembako berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau di tengah situasi kenaikan harga sembako jelang idul fitri,” ujar Joharifin, Senin (17/3/2025).

Paket sembako murah tersebut terdiri dari 5 kilogram beras, satu kaleng sarden, tiga bungkus supermi, dan minyak goreng 1 liter. Masyarakat hanya perlu membayar sebesar Rp50.000 untuk mendapatkan paket sembako senilai Rp135.000.

“Selain itu, hasil dari penjualan sembako murah ini akan kami donasikan kembali untuk membantu lembaga sosial, seperti panti asuhan, pondok pesantren, sekolah, masjid, mushola, dan fasilitas umum lainnya yang belum memiliki sambungan listrik maupun tambah daya listrik,” tambah Joharifin.

Dengan demikian, PLN berupaya untuk memberikan manfaat yang lebih luas, terutama kepada masyarakat yang membutuhkan akses listrik.

Joharifin menambahkan bahwa kegiatan serupa juga dilaksanakan di seluruh Indonesia. Ini merupakan bentuk dukungan PLN terhadap program pemerintah terkait ketahanan pangan, sekaligus sebagai wujud kepedulian sosial perusahaan terhadap masyarakat yang sedang membutuhkan, terutama dalam bulan Ramadan yang penuh berkah.

Salah seorang warga Bandarlampung, Harlius, mengaku sangat terbantu dengan adanya kegiatan pasar murah ini.

“Kegiatan seperti ini sangat membantu, apalagi harga sembako tengah melonjak tinggi. Cukup dengan membawa fotokopi kartu keluarga, kami bisa membeli paket sembako dengan harga yang sangat terjangkau,” katanya

Senada Ibu Yenny warga Rajabasa mengucap syukur atas kegiatan pasar murah yang digelar perusahaan listrik ini.

“Alhamdulillah, dengan adanya uang lima puluh ribu saya dapat membawa sembako sebanyak ini, semoga untuk tahun-tahun selanjutnya tetap ada untuk warga sini” ungkapnya

Diposkan pada

AKBP M. Yunnus Mendapat Dukungan Masyarakat Pringsewu

Pringsewu– Puluhan personel Polres Pringsewu dikerahkan untuk mengamankan aksi damai yang digelar ratusan peserta dari berbagai elemen masyarakat di halaman Kantor Bupati Pringsewu, Senin (17/3).

 

.

 

Aksi tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pringsewu, Jevi Hardi Sofyan, sebagai bentuk dukungan moral kepada Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus. Saat ini, AKBP M. Yunnus tengah menjalani klarifikasi di Divisi Propam Polri atas laporan yang dilayangkan oleh salah satu organisasi wartawan.

 

 

 

 

Dalam aksinya, massa menyampaikan aspirasi kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo agar AKBP M. Yunnus tetap bertugas di Kabupaten Pringsewu. Mereka menilai kepemimpinan AKBP M. Yunnus telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat.

 

.

 

Kabag Ops Polres Pringsewu, Kompol Sugeng Sumanto, memastikan pengamanan dilakukan demi kelancaran dan ketertiban aksi. “Kami mengerahkan personel untuk mengawal jalannya aksi damai ini agar tetap berlangsung aman dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ungkapnya.

 

.

 

Selanjutnya, hingga aksi berakhir, situasi di sekitar Kantor Bupati Pringsewu tetap kondusif tanpa insiden yang mengganggu keamanan. “Para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan pernyataan sikap mereka,” jelasnya kembali.

 

 

 

 

Berdasarkan pantauan media ini, aksi yang berlangsung dari pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB berjalan tertib. Dalam orasinya, Jevi Hardi Sofyan menegaskan alasan kuat di balik dukungan masyarakat kepada Kapolres Pringsewu. Menurutnya, sejak kepemimpinan AKBP M. Yunnus, situasi di Pringsewu semakin kondusif, terutama dengan langkah tegasnya dalam menertibkan oknum yang mengaku sebagai wartawan dan LSM abal-abal.

 

 

 

 

“Selama Pak Yunnus menjabat, kami merasa aman dan bisa bekerja dengan tenang. Beliau berani menindak oknum-oknum yang selama ini meresahkan. Betul tidak, teman-teman?” seru Jevi, yang langsung disambut riuh dukungan dari massa.

 

Ia juga menyoroti adanya pihak-pihak yang merasa terancam oleh langkah Kapolres dalam menertibkan oknum yang membawa kartu tanda anggota (KTA) tidak jelas, mengatasnamakan pers atau aktivis, lalu menekan pemerintah desa dan sekolah-sekolah dengan berbagai modus. Tindakan tegas Kapolres dalam menanggulangi permasalahan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat yang ingin bekerja dengan tenang tanpa gangguan dari pihak tak bertanggung jawab.

 

 

 

 

Berikutnya, peserta aksi membawa spanduk dengan berbagai tulisan, seperti “Pak Kapolri, Tolong Lindungi Kapolres Kami”, “Jangan Ambil Kapolres Kami, AKBP M. Yunnus Pengayom Kami”, dan “Kapolres Lindungi Warga, Tolong Kapolri Lindungi Kapolres”. Spanduk ini mencerminkan kuatnya dukungan masyarakat terhadap Kapolres Pringsewu.

 

 

 

 

Ditempat yang sama aksi ini mendapat tanggapan langsung dari Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila, yang turun menemui massa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dalam pernyataannya, ia berjanji akan menyampaikan harapan masyarakat kepada pihak terkait.

 

.

 

“Kami mendengar dan memahami aspirasi masyarakat. Kami juga tahu bagaimana kehadiran Pak Yunnus telah membawa perubahan bagi Pringsewu. InsyaAllah, kami akan menindaklanjuti ini, tetapi tentu harus berkomunikasi dengan pihak di atas kami, karena ini lembaga vertikal,” Terang Umi Laila, yang didampingi Pj Sekda Pringsewu, Andi Purwanto.

 

.

 

Aksi ini berakhir dengan tertib, dan para peserta membubarkan diri setelah menyampaikan aspirasi mereka.

Diposkan pada

Rumah Makan Saung Bude Surga Kuliner Dilampung

WAYHUI – Provinsi Lampung, yang memiliki beberapa destinasi wisata favorit. Selain menawarkan keindahan alam yang memesona, Bandar Lampung juga menawarkan berbagai kuliner lezat yang sayang untuk dilewatkan. Salah satu kuliner yang wajib Anda coba adalah Saung Bude.

Saung bude ini beralamat di Jl. Airan Raya, Way Huwi, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung tidak jauh dari rumah sakit Airan dan tidak jauh dari Polda Lampung dan Polsek Sukarame .

Owner saung bude bapak Budi berujar Grand Opening Rumah makan Saung Bangkit ini Saung Bude mengundang bapak gubernur lampung Rahmat Mirzani Djausal beserta beberapa anggota DPRD Provinsi Lampung.

“Kita mengundang Gubernur Lampung karena menginginkan lapangan pekerjaan untuk memotivasi calon pengusaha atau pengusaha yang ingin membuka usaha rumah makan, ” Ujar Budi pada media ini.

Berikutnya, Budi berkata Saung Bude ini akan membantu gubernur Lampung untuk menyerap lapangan pekerjaan dan bertujuan menjadikan lampung ini sejahtera dan Indonesia emas tahun 2045.

“untuk menu makan itu ada Soo Simba, Pindang baung dan patin, ayam bakar goreng, bebek bakar goreng, ikan bakar goreng, ada juga belut, kepiting, udang, cumi-cumi, kerang dan pecel lele, ” Kata dia kembali.

selanjutnya, untuk harga makanan di Saung bude ini untuk menengah ke bawah, jadi lebih ekonomis dan lebih terjangkau.

“Kita juga punya rumah makan Pindang Seruit Mentuha yang beralamat di Jl. Ryacudu, Way Dadi, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung lebih tepatnya di jalur dua korpri itu harganya bisa dibilang untuk menengah keatas karena ikannya besar-besar, ” Ucapnya.

Diposkan pada

DPRD Lampung Setujui Pengangkatan Gubernur dan Wagub Terpilih Periode 2025-2030

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung yang bertujuan mengumumkan dan mengusulkan persetujuan pengesahan pengangkatan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk masa jabatan 2025-2030.

Pasangan calon terpilih Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela hadir sebagai fokus pembahasan dalam rapat yang digelar di ruang sidang DPRD Lampung, Selasa (14/1/2025).

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, dihadiri sejumlah pihak penting, termasuk Forkopimda Provinsi Lampung, anggota DPRD Provinsi Lampung, KPU Lampung, Bawaslu Lampung, pimpinan OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, serta tamu undangan lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD Provinsi Lampung menyetujui usulan persetujuan pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2030.

Proses ini sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan DPRD mengajukan pengangkatan pasangan terpilih kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam waktu 5 hari kerja setelah penetapan oleh KPU Provinsi.

Berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2025, pasangan calon nomor urut 2 Rahmat Mirzani Djausal dan Jihan Nurlela, ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih untuk masa jabatan 2025-2030

Diposkan pada

Payah, Kantor Kecamatan Kronjo Tidak Patuhi Aturan “Simbol Negara”

Tangerang, – Sekilas tidak ada yang aneh di Kantor Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang, namun pada pantauan awak media terlihat didalam ruangan Kecamatan Kronjo maupun ruang aula tidak adanya simbol lambang Negara seperti Garuda Pancasila, Photo Presiden Wakil Presiden dan Photo Kepala Daerah Lainnya, Senin 17 Maret 2025.

Sebelumnya awak media sudah berkunjung kekantornya beberapa Minggu yang lalu dan mencoba klarifikasi untuk bertemu dengan Pak Mahfud namun tidak pernah ada ditempat dan dihubungi melalui chat dan telp tidak ada respon.

“Sudah berulang kali kita lakukan klarifikasi dan menegur, tapi tidak di indahkan,” Kata Batu Pandiangan.

Menurutnya, penataan lambang didalam ruangan Kantor merupakan simbol tradisi ketatanegaraan yang selama ini sudah ada. Pemasangan foto Prabowo dan Gibran sengai Presiden RI beserta Garuda Pancasila dilakukan untuk menghormati Simbol Negara dan posisi prabowo sebagai kepala negara.

Disatu sisi pemerintah gencar mensosialisasikan tentang cinta tanah air dan mengembalikan rasa Nasionalisme terhadap bangsa ini yang belakangan mulai pudar.

Tapi disisi lain, justru kalangan instasi Pemerintah yang tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat tentang cinta terhadap tanah air dan Nasionalisme melalui penggunaan simbol negara dan photo presiden maupun kepala daerah lainnya.

Ketentuan pemasangan foto Presiden-Wapres RI Di sisi lain, aturan pemasangan foto presiden-wapres juga diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Salah satu alasannya ialah (a) memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI. (b) menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan ada NKRI.

Laporan : Johanes Klober Siboro

Diposkan pada

Kunjungan Gubernur Ke RSUD Banten, Direktur Pastikan Pasien Dilayani Dengan Baik

Banten,Mediarepublika.com – Baru baru ini Gubernur Banten Terpilih Andra Soni S.M,.M,AP, mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Banten guna memastikan pelayanan yang terbaik untuk pasien. Direktur RSUD Banten Dr. Danang Hamsah Nugroho M.Kes menyambut hangat kedatangan Gubernur Banten, Senin 03 Maret 2025.

 

Sebagai salah satu komitmen Gubernur Banten dalam memastikan Pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat berjalan optimal.

 

“Alhamdulillah, Kunjungan Bapak Gubernur kita untuk melihat situasi pelayanan terhadap pasien berjalan dengan lancar, Pak Andra Soni juga memberikan masukan yang dapat meningkatkan upaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat di UPTD RSUD Banten,” Katanya.

 

Sebelumnya, UPTD RSUD Banten merupakan salah satu Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Banten yang merupakan Rumah Sakit rujukan Tipe B di Provinsi Banten. Dalam hal ini, Direktur sangat Optimis atas masukan dan pesan yang diberikan oleh Gubernur dalam melayani masyarakat.

 

“Kita sangat Optimis untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang terbaik untuk pasien,” Tukasnya.

(Herman/red)

Diposkan pada

Wabup Syaiful Anwar Hadiri Grand Launching IPKD MCP KPK 2025 Secara Virtual

Kalianda – Wakil Bupati (Wabup) Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar menghadiri Grand Launching Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Acara yang diinisiasi oleh KPK bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting, diikuti kepala daerah seluruh Indonesia, pada Rabu (5/3/2025).

Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah agar semakin baik dan untuk percepatan terwujudnya ekosistem pencegahan anti korupsi.

Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Sang Made Mahendra Jaya menyampaikan, mencermati data KPK sejak tahun 2004 hingga 2024, KPK paling banyak menangani kasus korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah.

Menurut Sang Made Mahendra Jaya, data tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa tata kelola di pemerintahan daerah masih belum sepenuhnya terlaksana dengan baik

“Melalui Grand Launching program MCP ini, selain untuk mewujudkan ekosistem pencegahan anti korupsi, juga diharapkan sebagain bagian evaluasi perbaikan untuk peningkatan sekaligus mewujudkan ekosistem pencegahan anti korupsi,” ujar Sang Made Mahendra.

Sang Made Mahendra juga mengingatkan, kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di pemerintahan daerah, agar dalam bekerja untuk tidak merasa sendirian.

Dirinya menekankan, kepada inspektur daerah bahwasanya hal ini penting. Mengingat keberadaan APIP sangat strategis untuk memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan benar mencegah terjadinya korupsi untuk mempercepat pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Semakin cepat suatu persoalan diketahui, terdeteksi kemudian dapat dilakukan mitigasi, menjadikan semakin cepat dapat ambil langkah-langkah perbaikan agar tidak menjadi persoalan,” kata Sang Made Mahendra.

Selain itu, dirinya juga berharap, APIP di pemerintahan daerah untuk semakin profesional, menjaga integritas agar kontribusi APIP semakin dirasakan dalam menghadirkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas dari korupsi.

“Seluruh daerah agar meningkatkan kepatuhannya sebagai perwujudan amanah peraturan yang wajib dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah,” imbuhnya.

Diposkan pada

Tingkatkan Pelayanan Mudik Lebaran 2025, Polres Way Kanan Siapkan Layanan Hotline 110 Polri

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan prima dan mewujudkan sitkamtibmas yang kondusif, Polri untuk masyarakat melakukan penguatan pelayanan publik melalui layanan Hotline Polri 110 dalam rangka menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 atau Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Sabtu (15/03/2025).

Kapolres Way Kanan AKBP Adanan Mangopang menjelaskan dalam hal ini Polres Way Kanan melalui SPKT (sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Oleh sebab itu, layanan Contact Center 110 Polri merupakan bentuk komitmen Kepolisian dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat untuk memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif.

Tentunya, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan Kepolisian, terutama dalam keadaan darurat dapat melakukan panggilan ke nomor 110 akan langsung terhubung dengan operator yang siap memberikan informasi, menerima laporan kejahatan, serta menangani pengaduan terkait keamanan dan ketertiban.

Petugas Kepolisian akan segera menindaklanjuti laporan dimanapun dan kapanpun masyarakat berada tanpa harus datang langsung ke kantor polisi. Masyarakat bisa menggunakan layanan Contact Center 110 ini 24 jam secara gratis.

Namun, Polres Way Kanan mengimbau agar layanan 110 ini tidak dibuat main-main (disalahgunakan) karena jika nantinya terjadi seperti itu, pihak Polri tentu akan melacak masyarakat yang membuat laporan palsu (iseng),”tegas kapolres.

Diposkan pada

Polri Untuk Masyarakat, Polres Metro Tangerang Kota Beri Layanan Penitipan Kendaraan Gratis Musim Mudik 2025, Catat Tanggalnya

TANGERANG — Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengumumkan, pihaknya memberikan pelayanan penitipan kendaraan motor dan mobil gratis saat mudik lebaran tahun 2025 atau 1446 Hijriah.

Menurut Zain, program penitipan sepeda motor dan mobil gratis ini telah sesuai arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto, dimana setiap tahunnya Polda Metro Jaya menyediakan pelayanan penitipan kendaraan roda dua (R-2) maupun roda empat (R-4) gratis kepada pemudik.

Proses penitipan ini dapat dilayani di Kantor Polres Metro Tangerang Kota dan 12 Polsek Jajaran. Hal ini dilakukan Polri untuk mengantispasi agar masyarakat terhindar pencurian kendaraan bermotor saat rumah kosong ditinggal mudik lebaran.

Lanjut dia, layanan ini merupakan agenda rutin tahunan Polri sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat di wilayah hukumnya masing-masing dan kegiatan Polri ini adalah untuk Masyarakat sebagaimana tagline pengamanan tahun ini, yaitu “Mudik Aman dan Keluarga Nyaman”.

“Layanan penitipan kendaraan gratis ini tujuannya agar pemudik merasa tenang, aman dan nyaman saat meninggalkan rumah dan kendaraannya,” ungkap Jum’at (14/3/2025).

Menurutnya, keutamaan hari raya idul fitri adalah bersilaturahmi dan berkumpul bersama keluarga. Jangan sampai terjadi resiko dalam perjalanan mudik ke kampung halaman. Polisi tentunya akan menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas itu.

“Kami (Polisi) imbau, khususnya kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota, untuk sebaiknya tidak menggunakan motor saat perjalanan mudik. Karena, memiliki potensi dan resiko kerawanan,” ujar Zain.

Pelaksanaan pelayanan penitipan kendaraan motor dan mobil gratis ini akan di mulai pada tanggal 22 Maret 2025 hingga 8 April 2025 dan untuk memudahkan masyarakat dapat menghubungi nomer telp sesuai hotline pelayanan di masing-masing Polsek terdekat dari tempat tinggalnya.

“Adapun syarat dan ketentuannya, masyarakat hanya perlu membawa dan menunjukkan identitas kepemilikan kendaraan berupa BPKB/STNK dan KTP pemilik agar mudah didata,” imbuhnya.

(Red).