Diposkan pada

Perkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemprov dan Kejati Lampung Jalin Kerja Sama StrategisPerkuat Tata Kelola Pemerintahan, Pemprov dan Kejati Lampung Jalin Kerja Sama Strategis

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo S.H., LLM menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (24/6/2025).  

Kesepakatan tersebut mencakup kerja sama dalam penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta sinergi akselerasi Asta Cita di wilayah hukum Provinsi Lampung.

Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyatakan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan kejaksaan dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang berdampak langsung terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.

Gubernur menjelaskan, arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung saat ini sejalan dengan Asta Cita, yang merupakan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Fokus pembangunan Lampung meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor pertanian, industri dan pariwisata, percepatan pembangunan infrastruktur, transformasi digital layanan publik, serta optimalisasi penerimaan daerah, khususnya dari sektor perpajakan.

Gubernur juga menyoroti pentingnya peran Kejaksaan Tinggi dalam mendampingi pemerintah daerah dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan meminimalisir potensi kerugian negara.

“Dalam konteks ini, peran Kejaksaan Tinggi sangat vital, khususnya dalam mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam penyelesaian piutang pajak dan retribusi, pengamanan serta penyelamatan aset negara dan daerah, hingga pendampingan hukum dalam proses perdata dan tata usaha negara,” ungkap Gubernur.

Saat ini, terdapat 29 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu aset dan 24 OPD pengampu retribusi, termasuk 4 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Gubernur mengimbau agar setiap aset milik daerah yang tidak termanfaatkan (idle) dan diduduki pihak ketiga segera dilaporkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk ditindaklanjuti melalui penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKK) ke Kejaksaan.

“Kami berharap Kejati Lampung dapat memberikan pertimbangan, bantuan, dan tindakan hukum dalam menyelesaikan tunggakan pajak, menertibkan wajib pajak yang tidak patuh, serta memperkuat perlindungan terhadap aset daerah,” pungkas Gubernur.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Danang Surya Wibowo dalam sambutannya menegaskan komitmen pihaknya untuk mendukung penuh Pemerintah Provinsi Lampung dalam mengawal pelaksanaan pembangunan yang transparan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Kajati menyatakan bahwa Asta Cita merupakan agenda strategis nasional yang harus dijabarkan hingga ke tingkat daerah. Dalam konteks ini, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan program pembangunan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prinsip tata kelola yang baik.

Salah satu bentuk nyata sinergi antara Kejati Lampung dan Pemprov Lampung, lanjut Kajati, adalah keberhasilan mediasi penyelesaian status hukum pangkalan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kalianda antara Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Koperasi Mina Dermaga, dan PT Pertamina Patra Niaga. Mediasi tersebut berhasil menyelamatkan aset daerah senilai Rp1,3 miliar serta mencegah potensi konflik hukum berkepanjangan.

“Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami berharap ini dapat menjadi tonggak sejarah baru dalam kerja sama yang semakin erat, tidak hanya di tingkat provinsi, tetapi juga hingga ke pemerintah kabupaten dan kota di seluruh wilayah Lampung,” ucapnya.

“Kami berkomitmen turut mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” imbuh Kajati.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bapenda Provinsi Lampung Slamet Riadi, S.Sos., M.M. menjelaskan bahwa kerja sama ini dilatarbelakangi oleh peran strategis Kejaksaan dalam penyelamatan dan perlindungan keuangan negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Slamet, untuk mengakselerasi terwujudnya Asta Cita dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), perlu dibangun koordinasi yang solid antara Pemerintah Daerah dan Kejaksaan Tinggi Lampung. Kerja sama ini fokus pada sinergi antara Badan Pendapatan Daerah dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejati Lampung.

“Tujuan utama dari kerja sama ini adalah meningkatkan sinergi program kerja antara Bapenda dan Kejati, mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh, serta mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ucap Slamet.

Adapun ruang lingkup kerja sama ini mencakup pendampingan hukum dan bantuan hukum non-litigasi, penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan daerah, serta pendampingan dalam penagihan hutang pajak.

Acara penandatanganan ini juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung,  I Gde Ngurah Sriada, S.H.,M.H, Inspektur Provinsi Lampung Dra. Bayana, M.Si., CGCAE, Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan jajaran  Pejabat Kejati Lampung. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung)

Diposkan pada

Peringatan Hari Lahir Pancasila, Pemprov Lampung Kukuhkan Komitmen terhadap Nilai-Nilai Luhur Bangsa

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Upacara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Pancasila ke-80 Tahun 2025 bertempat di Lapangan Korpri, Senin (02/06/2025).

Bertindak sebagai Inspektur Upacara Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, M. Firsada.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), Yudian Wahyudi dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Lampung menyampaikan bahwa peringatan hari lahir Pancasila bukan hanya memperingati momentum lahirnya rumusan dasar negara, namun menjadi momentum untuk meneguhkan kembali komitmen rakyat Indonesia terhadap nilai-nilai luhur pondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pancasila bukan sekadar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” ucapnya.

Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial.

“Melalui Asta Cita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan: dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital,” ucapnya.

“Kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekadar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas secara intelektual, tangguh secara karakter dan kuat dalam integritas moral,” lanjutnya.

Selain pendidikan, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan dan berpihak pada rakyat.

“Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan,” tegasnya.

Selain pada lingkungan pendidikan, pemerintahan dan ekonomi, Pancasila juga harus ditanamkan dalam ruang digital.

“Kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan,” tegasnya.

Dalam implementasinya, Kepala BPIP menyadari bahwa penerapan Pancasila ini tidak dapat dijalankan sendiri, namun perlu dijalankan oleh seluruh pihak.

“Tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda, memiliki peran untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila,” ucapnya.

Kepala BPIP mengajak seluruh pihak untuk tidak menjadikan momen hari lahir Pancasila ini hanya sekadar seremonial, tetapi momen untuk memperkuat komitmen terhadap nilai-nilai luhur bangsa.

“Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju bukan hanya secara teknologi, tetapi juga secara moral,” ucapnya.

“Peringatan Hari Lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan,” sambungnya

Diakhir, Kepala BPIP mengajak seluruh pihak untuk terus bergotong-royong untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan.

“Marilah kita terus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung).

Diposkan pada

Bahas KM Dalom Lintas Berjaya, Komisi IV DPRD Lampung RDP Bareng Pemprov

Komisi IV DPRD Provinsi Lampung gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemprov Lampung terkait Keberadaan Kapal Dalom Lintas Berjaya di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Provinsi Lampung, Senin (2/6/2025).

RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Lampung Mukhlis Basri, M.Si itu dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung, Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Selain itu juga dihadir oleh Direktur PT. Lampung Jasa Utama, Direktur PT. Damai Lintas Nusantara (DLN), Direktur PT. Dalom Lintas Berjaya, dan Direktur PT. Trans Lampung Utama (TLU).

Mukhlis Basri menegaskan bahwa RDP ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat konektivitas maritim dan menghadirkan pelayanan transportasi publik yang berpihak kepada rakyat.

Agenda utama pembahasan difokuskan pada percepatan pengoperasian kapal roll-on/roll-off (roro) milik Pemerintah Provinsi Lampung, KM Dalom Lintas Berjaya yang akan segera bersandar dan dioperasikan secara resmi di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan.

Kapal KM Dalom Lintas Berjaya ini melayani rute strategis Selat Sunda, Bakauheni – Merak (PP).

Mukhlis Basri menegaskan bahwa KM Dalom Lintas Berjaya merupakan simbol kehadiran nyata negara melalui Pemerintah Daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat terhadap Transportasi laut yang aman, murah, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat.

Ia juga meminta agar seluruh proses legalitas, kelembagaan, serta kesiapan teknis segera diselesaikan tanpa penundaan.

“KM Dalom Lintas Berjaya harus menjadi tonggak baru bagi Provinsi Lampung dalam memperkuat posisi strategisnya sebagai gerbang Sumatera. Kami di DPRD menuntut percepatan yang konkret, sistematis, dan terukur. Ini bukan proyek biasa, ini adalah bagian dari cita-cita besar Kita mewujudkan Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045,” ucapnya.

Seluruh peserta rapat menyepakati bahwa pengoperasian kapal daerah tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembangunan transportasi yang inklusif, berbasis pelayanan publik, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dinas Perhubungan Provinsi Lampung menegaskan kesiapan teknis dan kelembagaan untuk mendukung peluncuran kapal secara resmi dalam waktu dekat.

Lebih lanjut, pembahasan juga mencakup penataan model pengelolaan kapal, skema bisnis yang transparan dan akuntabel, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam ekosistem angkutan penyeberangan nasional.

Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat seluruh proses administratif, hukum, dan operasional guna memastikan KM Dalom Lintas Berjaya dapat segera beroperasi secara penuh, profesional, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Diposkan pada

Post berita 01/06/2025 13:29:41 119 Sinergi Pemerintah dan Media, Diklat Jurnalistik Jadi Ajang Pembentukan Karakter Pers

BANDARLAMPUNG—Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang diwakili Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Saefulloh, secara resmi membuka kegiatan Diklat Jurnalistik Dasar dan Lanjutan Jurnalis dan Umum Se-Provinsi Lampung. Acara ini diselenggarakan oleh Media Harian Pikiran Lampung di Ballroom Hotel Alodia, Bandar Lampung, Sabtu (31/05/2025).

Dalam sambutannya, Achmad Saefulloh menyampaikan apresiasi atas inisiatif Pikiran Lampung yang telah menghadirkan ruang pembelajaran sekaligus pembentukan karakter bagi jurnalis masa depan.

“Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita bisa berkumpul di acara yang luar biasa ini, sebuah kegiatan yang bukan hanya menambah ilmu, tapi juga menumbuhkan semangat dan idealisme di dunia jurnalistik,” ujarnya.

Achmad Saefulloh mengungkapkan kebanggaannya bisa hadir di tengah para insan pers, calon jurnalis, dan masyarakat yang peduli terhadap informasi yang akurat dan mencerdaskan. Menurutnya, jurnalisme hari ini membutuhkan kecepatan, ketepatan, serta integritas dan etika tinggi.

“Menjadi jurnalis bukan hanya soal menulis berita. Ini tentang menjadi mata, telinga, dan suara masyarakat. Keberanian menyampaikan kebenaran dan ketulusan memperjuangkan keadilan adalah nilai-nilai yang harus dipegang,” tegasnya.

Achmad Saefulloh juga berharap, melalui pelatihan ini akan lahir jurnalis-jurnalis hebat dari Lampung yang tajam dalam analisis, santun dalam penyampaian, dan bijak dalam bertindak.

Sementara itu, CEO Harian Pikiran Lampung Hersoli Rizwan Nunyai menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menambah wawasan dan kapasitas para jurnalis serta menjadi kontribusi nyata media dalam memajukan Provinsi Lampung.

“Diklat ini juga menyertakan materi tentang aspek hukum dalam penulisan berita. Tujuannya agar peserta tidak hanya mampu menulis dengan baik, tapi juga memahami mana yang layak secara hukum dan etis,” kata Hersoli.

Sebagai bentuk penghargaan terhadap tokoh-tokoh yang berkontribusi bagi kemajuan dunia jurnalistik, Pikiran Lampung turut memberikan penghargaan kepada Danrem 043/Garuda Hitam, Kapolda Lampung, Wali Kota Bandar Lampung, dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Selain itu, penghargaan khusus Tinta Emas diberikan kepada Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dan Kepala BPKAD Provinsi Lampung.

Kegiatan ini diikuti oleh 70 peserta dari berbagai kalangan jurnalis dan umum. Tiga pemateri hadir memberikan ilmu dan wawasan, yakni Ketua Ikatan Jurnalis Pemprov Lampung (IJP Lampung) Abung Mamasa, Wakil Pimpinan Redaksi Cetak Radar Lampung Abdul Karim, serta Ketua Harian Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Provinsi Lampung Fajar Arifin. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Diposkan pada

Musdes Angsana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

Serang, – Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah Desa Angsana Kecamatan Mancak melaksanakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih pada Jum’at (30 Mei 2025) di Aula Kantor Desa Angsana. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Tim Monitoring Kecamatan, Nuriman Kepala Desa Angsana beserta Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pelaku UMKM.

 

Pada kesempatan itu, Nuriman dalam sambutannya menyampaikan terkait pembangunan yang sudah dilaksanakan di Desa Angsana di tahun lalu serta yang akan dilaksanakan di Tahun ini. Beliau berharap terkait Ketua Koperasi Desa Merah Putih di Desa Angsana nanti yang akan dipilih adalah yang berkompeten dan siap melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dalam pengelolaan Koperasi nantinya dan diharapkan sudah memiliki pemikiran yang matang dan dapat bekerja secara produktif untuk kemajuan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Angsana.

 

“Semoga dengan adanya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Angsana dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu program pemerintah desa Angsana untuk kedepannya,”harap Nuriman.

 

(Ibnu)

Diposkan pada

Pemprov Lampung Dorong Percepatan Transformasi Kesehatan Melalui Kolaborasi Strategis

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen untuk mendukung percepatan transformasi sektor kesehatan dalam upaya menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat dan produktif.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela saat membuka kegiatan Sriwijaya Hombase Regional Warkshop & Scientific Symposium dengan tema ‘Emerging Trends In Hematology-oncology: Diagnosis, Treatment, and Beyond’ bertempat di Ballroom Hotel Emersia, Jumat (30/05/2025).

“Atas nama pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya kegiatan ini dan simposium ini saya berharap bukan hanya sebagai ajang mencari ilmu pengetahuan namun juga sejalan dengan komitmen kami dalam mendukung percepatan transformasi sektor kesehatan, yang menjadi fondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan produktif,” ucap Wagub.

Lebih lanjut, Jihan menyoroti tantangan besar yang dihadapi Lampung dalam bidang hemato-onkologi, khususnya dalam penanganan penyakit thalasemia.

“Lampung dalam zoom out Indonesia memiliki tantangan yang luar biasa dibidang Hemato-onkologi. Dari yang saya baca dalam satu tahun pemerintah pusat menganggarkan lebih dari 1 triliun untuk menangani satu penyakit dari Hemato-onkologi saja yaitu thalasemia. Kita bayangkan bagaimana kalau kita sebagai ahli, sebagai tenaga kesehatan dapat mencegah, dapat memberikan intervensi yang sedini mungkin berkenaan dengan hal ini, thalasemia,” lanjutnya.

Jihan juga menekankan bahwa melalui program-program nasional seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pencegahan thalasemia agar lebih dioptimalkan. Berdasarkan data, saat ini terdapat lebih dari 165 penderita thalasemia yang dirawat di RSUD Abdul Moeloek.

Pemerintah Provinsi Lampung membuka peluang kolaborasi luas dengan berbagai pihak untuk menghentikan laju penyebaran thalasemia, dengan fokus pada intervensi sejak tahap Carrier.

Wakil Gubernur Lampung mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk turut serta merumuskan kebijakan yang bermanfaat dalam penanganan thalasemia di daerah.

“Untuk itu saya mohon kerjasamanya untuk para senior, para dokter, para ahli untuk dapat memformulasikan apa yang bisa kita jadikan kebijakan untuk dapat memberikan manfaat bagi para penderita thalasemia,” ajaknya.

Sebagai bagian dari upaya memperluas layanan kesehatan, Wakil Gubernur Lampung juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam pembangunan RSUD baru di Kabupaten Pesisir Barat.

“Dalam upaya memperluas akses layanan kesehatan, kami bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru yakni RSUD KH Muhammad Thohir di Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan setiap warga Lampung mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan,” jelasnya.

Selain itu, sebagai bagian dari inovasi dan kolaborasi lintas sektor, pada 9 Mei 2025, Wagub juga menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan RS SSCR (Stemcell and Cancer Research) di Kareninan Agung Resort, Kota Semarang.

“Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan terapi regenerasi sel dan penelitian kanker yang diharapkan
akan membawa dampak besar bagi perkembangan ilmu kedokteran di Lampung,” tegasnya.

Melalui kerja sama ini, Wagub berharap RS SSCR dapat membangun laboratorium satelit di Provinsi Lampung, yang akan memperkuat layanan stem cell, secretome, dan penanganan kanker.

Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat mempercepat kemajuan layanan kesehatan di Provinsi Lampung dan menjadikan Lampung sebagai pusat pengembangan layanan kesehatan.

“Dengan sinergi antara pemerintah, akademisi, rumah sakit, dan sektor swasta, saya percaya kita dapat mempercepat kemajuan layanan kesehatan dan menjadikan Lampung sebagai pusat pengembangan layanan unggulan, menuju visi besar kita bersama ‘Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045’,” pungkasnya. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung

Diposkan pada

Sinergi Media dan Pemerintah, Lampung Kuatkan Peran Strategis dalam Ketahanan Pangan

Bandar Lampung – Provinsi Lampung menegaskan posisinya sebagai lumbung pangan nasional dengan digelarnya diskusi publik bertajuk “Pers Mengawal Ketahanan Pangan Nasional”.

Acara yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Hotel Grand Mercure, Rabu (28/05/ 2025).

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menyoroti pentingnya swasembada pangan sebagai prioritas utama dalam Visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan komitmen pemerintah untuk mencapai swasembada beras dalam waktu paling lama dua tahun.

“Alhamdulillah, hari ini menurut laporan yang kami terima, stok beras kita mencapai 3,9 juta ton, padahal tahun lalu kita impor 3,8 juta ton. Artinya, sampai tahun depan Insya Allah kita tidak impor lagi,” ujar Zulkifli Hasan.

Menko Zulkifli Hasan juga menyampaikan bahwa salah satu fokus pemerintah adalah menyederhanakan birokrasi dan memihak pada petani.

Selain itu, pemerintah juga berupaya menjamin harga gabah yang menguntungkan bagi petani, dengan harga pembelian yang disepakati sebesar Rp 6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) dengan kadar air 28-30%.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Lampung, Sulpakar, dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi kepada PWI Lampung atas perannya dalam mewarnai perjalanan demokrasi dan pembangunan di Lampung. Ia juga memaparkan potensi besar Lampung sebagai lumbung pangan nasional.

“Lampung memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Komoditas unggulan pertanian kita didominasi oleh padi, jagung, dan ubi kayu,” jelas Sulpakar.

Ia mengungkapkan bahwa produksi padi Lampung mencapai 2,79 juta ton per tahun, menjadikannya peringkat ke-2 di Sumatra dan ke-6 secara nasional. Untuk jagung, produksi mencapai 2,78 juta ton per tahun (peringkat ke-3 nasional), dan ubi kayu mencapai 7,90 juta ton per tahun (produsen nomor satu di Indonesia).

“Data ini bukan sekadar angka. Ini adalah bukti bahwa Lampung adalah salah satu tulang punggung ketahanan pangan nasional,” tegasnya.

Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, menyampaikan rasa bangga atas kehadiran Menko Perekonomian dalam acara tersebut. Ia menegaskan komitmen PWI sebagai organisasi profesi wartawan tertua untuk mendukung kerja-kerja pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat, khususnya dalam program ketahanan pangan.

Wirahadikusumah juga menyoroti beberapa tantangan yang dihadapi Lampung, salah satunya adalah kebutuhan untuk meng-upgrade milling unit (penggilingan padi) yang sudah tua.

“Mesin-mesin tua ini menghasilkan rendemen hanya 60% dari 100 kg gabah menjadi 60 kg beras, sementara mereka diminta oleh pemerintah untuk membeli gabah seharga Rp 6.500,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan kredit lunak kepada petani untuk memperbarui mesin penggilingan padi.

Selain itu, Wirahadikusumah juga menyinggung tentang sumbangsih PDRB Lampung yang belum optimal untuk APBD Provinsi. Ia mendeteksi adanya ketidaksetaraan di mana banyak perusahaan BUMN maupun swasta yang beroperasi di Lampung, membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 di Jakarta, sehingga PPh 21 tersebut masuk ke Pemprov DKI Jakarta, bukan Pemprov Lampung. Ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara media, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Media memiliki kekuatan untuk mengangkat suara petani, mengedukasi masyarakat, dan mengawal transparansi kebijakan, sejalan dengan visi “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”.

Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen penuh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebuah masa depan yang adil, sejahtera, dan mandiri, dengan pertanian sebagai fondasi ekonomi pedesaan yang kuat. Melalui berbagai upaya, diharapkan desa-desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi yang menyerap tenaga kerja, sehingga pemuda tidak perlu lagi merantau jauh.

Diposkan pada

Kasus Dugaan 4 Pasien RSUD BANTEN Meninggal Dunia Akibat Pelayanan

Serang, – Minimnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten terhadap 4 (empat) pasien diduga hingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Insiden tersebut terjadi pada (20/07/24) lalu di ruangan Forensik.

 

Menurut keterangan narasumber yang enggan disebut namanya, adanya pasien meninggal dunia di RSUD BANTEN disebabkan kelalaian dari pihak pegawai RSUD tersebut saat memberikan gas kepada dokter yang sedang melakukan operasi diruangan OK.

 

“Pada saat itu, 4 Pasien yang sedang menjalankan operasi diruang yang berbeda-beda, tiba tiba meninggal dunia salah satunya itu keluarga saya, Karena pegawai RSUD salah memberikan gas. Harusnya pakai gas N2O, tapi yang diberikan gas etilen yang kita ketahui kegunaan gas etilen yaitu untuk sterilisasi alat kesehatan usai operasi,”tuturnya.

 

Atas kejadian ini dirinya mewakili keluarga korban berharap kepada penegak hukum agar mengusut insiden tersebut.

 

“Saya harap Penegak Hukum dapat mengusut kejadian ini karna tidak sesuai dengan SOP pelayanan, agar dikemudian hari tidak ada lagi korban jiwa atas kelalaian tersebut,” pintanya.

 

Selanjutnya, saat dimintai keterangan Direktur RSUD BANTEN enggan memberikan keterangan. Sampai diterbitkan berita ini, Penegak Hukum berwajib belum dikonfirmasi.

(Heriadi)

Diposkan pada

Satelit Lampung-1 Segera Mengorbit, Lompatan Tinggi Gubernur Mirza Menuju Peradaban Modern

SHANDONG–Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal (Mirza) membawa Lampung melompat tinggi dalam memanfaatkan Artificial Intelligence (AI) dan Big Data dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Lampung. Lampung kini memasuki era pengolahan berbasis AI untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan berbasis data akurat.

Lompatan tinggi itu dilakukan Gubernur Mirza dengan menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan dua perusahaan luar angkasa asal Tiongkok, yakni Star.vision Aerospace Ltd. dan Oriental Maritime Space Port (Shandong) Development Group Co., Ltd. Penandatanganan kerja sama yang difasilitasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini berlangsung di kantor pusat Star.vision, Kota Haiyang, Provinsi Shandong, Rabu (28/5/2025).

Rencananya, satelit ini bakal mengorbit di Lampung tahun depan. Seluruh biaya menjadi tanggungan Star.vision Aerospace tanpa sepeser pun dana APBD Lampung keluar. “Lampung mendapat manfaatnya untuk berbagai kepentingan,” kata Gubernur Mirza ketika dihubungi via telepon dari Shandong, Tiongkok, Jumat (30/5/2025).

Star.vision Aerospace Ltd. merupakan perusahaan teknologi luar angkasa Tiongkok. Dikenal sebagai pionir dalam pengembangan satelit observasi bumi dan layanan data satelit berbasis kecerdasan buatan (AI). Produk andalannya seperti satelit MiniSAR, Hyperspectral, dan Optical Earth Observation, digunakan secara luas oleh sejumlah negara dan instansi di bidang pertahanan, pertanian, kelautan, hingga mitigasi bencana.

Star.vision memproduksi satelit berukuran mini dan mikro (MiniSAR dan NanoSat) namun dengan kemampuan pengamatan resolusi tinggi hingga 30 cm, efisien dari segi biaya peluncuran dan operasional. Satelit ini menggunakan teknologi kamera multispektral dan hiperspektral untuk menangkap informasi detail dari permukaan bumi, cocok untuk keperluan pemetaan pertanian, kehutanan, dan deteksi polusi.

Teknologi kunci yang digunakan yakni SAR (Synthetic Aperture Radar), Optical Imaging (resolusi tinggi dan hiperspektral), dan AI-Based Image Processing. Selain itu, Real-Time Data Downlink System dan Cloud-Based Geospatial Analytics Platform.

“Bahkan bisa dipakai menghitung jumlah kendaraan, jumlah petani, hingga jumlah bangunan. Dengan satelit ini tidak perlu lagi cari data soal Lampung dan daerah lain. Bisa menghemat anggaran pembuatan studi kelayakan dengan berbagai data AI satelit,” kata Gubernur Mirza.

Hal ini karena data dari satelit ini diproses menggunakan algoritma AI yang mampu mengenali pola perubahan lahan, prakiraan cuaca mikro, hingga analisis pertumbuhan tanaman secara real-time. Dengan menggunakan teknologi Synthetic Aperture Radar (SAR), satelit ini mampu melakukan observasi meski dalam kondisi gelap atau tertutup awan.

Di Lampung, Star.vision mengembangkan sistem constellation atau konstelasi satelit. Sehingga, memungkinkan cakupan wilayah luas dengan pengamatan berkala dalam hitungan jam.

Berdasarkan simulasi yang dihadiri Gubernur Mirza, Lampung dapat memanfaatkan satelit Star.vision untuk mendeteksi potensi banjir dan longsor. Bahkan, kebakaran hutan melalui pencitraan permukaan secara cepat.

Kemudian, memantau kondisi sungai, pantai, dan ekosistem laut serta mendeteksi pencemaran. Dapat juga digunakan memantau proyek strategis seperti pelabuhan, jalan tol, dan pertambangan.

Tak kalah penting, kata Gubernur, Lampung dapat memanfaatkannya membantu petani dan pemerintah dalam memantau kesehatan tanaman, kebutuhan air, dan panen.
“Semuanya berbasis data,” kata Gubernur Mirza.

Teknologi Star.vision digunakan oleh berbagai negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Terutama yang membutuhkan layanan satelit ekonomis namun berkinerja tinggi. Beberapa di antaranya:

Beberapa negara yang memanfaatkannya yakni Tiongkok untuk berbagai proyek riset dan pertahanan sipil. Pakistan untuk pengawasan pertanian dan infrastruktur.

Kemudian, Brasil dan Argentina untuk monitoring hutan dan pertanian. Negara-negara Afrika Timur untuk monitoring kekeringan dan perubahan iklim. Kini, Indonesia melalui kerja sama dengan Pemprov Lampung untuk peluncuran Satelit Lampung-1.

Tanggapan Astronom Senior Itera Lampung

Astronom senior dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang kini menjadi dosen Program Studi Sains Atmosfer dan Keplanetan (SAP) di Institut Teknologi Sumatera (Itera) Lampung, Dr. Hakim Luthfi Malasan, menyambut baik kehadiran Satelit Lampung-1 ini. “Sebenarnya manfaat satelit banyak sekali baik untuk penggunaan pertanian, bencana, cuaca, dan kesehatan,” kata Hakim.

Astronom yang pernah menjabat Direktur Observatorium Bosscha Bandung pada periode 2010–2012 itu menilai penguasaan saintek terkait satelit dapat ditingkatkan dalam konteks laboratorium nyata bagi mahasiswa. Apalagi bidang keilmuan observatorium dan satelit buatan dikembangkan di Itera melalui Prodi SAP.

Dia berharap Gubernur Mirza dapat melibatkan Itera dalam memanfaatkan Satelit Lampung-1 untuk peningkatan mutu SDM. “Bagus sekali kalau pada saat bersamaan observatorium di Gunung Betung dilanjutkan juga,” kata Hakim.

Kehadiran Satelit Lampung-1, kata doktor bidang Fisika Bintang dari The University of Tokyo, Jepang, itu, akan paripurna bagi generasi muda Lampung sekiranya Pemprov bisa mewujudkan Observatorium Gunung Betung. “Selain stasiun landas Bumi satelit pada saat yang bersamaan,” tutup Hakim yang juga mantan Kepala Observatorium Astronomi Itera Lampung dan anggota tim Koordinator Nasional Pendidikan Astronomi (NAEC) Indonesia di bawah naungan International Astronomical Union (IAU) itu.

Diposkan pada

Wamendagri memberi apresiasi terhadap pelayanan MPP

Bandar Lampung- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan apresiasi terhadap pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandar Lampung. Hal itu disampaikan Wamendagri, Bima Arya Sugiarto saat sidak MPP, Rabu (28/05/2025).

Kota Bandar Lampung menurut Bima Arya Sugiarto menunjukkan kemajuan signifikan dalam pelayanan publik. Beliau memberikan apresiasi atas pelayanan yang diberikan, khususnya terkait keberadaan MPP yang memudahkan akses masyarakat terhadap layanan dan administrasi kependudukan.

“Pelayanan bagus, tadi saya mencoba bisa secara online mau ofline. Jadi masyarakat yang membutuhkan dokumen pendudukan biasa daftar dan mencetak dari rumah,” ujar Bima Arya Sugiarto dihadapkan Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana.

Wamendagri juga menyampaikan aspirasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung yang menyediakan layanan ambulan Gratis 24 jam.

“Tadi sempat lihat, ada ambulan gratis di Tugu Adipura. Itu sangat membantu masyarakat yang membutuhkan,”tambah Bima Arya Sugiarto.

Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana mengucapkan terimakasih atas kunjungan Wamendagri di Kota Tapis Berseri.

“Kunjungan ini mendadak, pak Bima datang ke Bandar Lampung Langsung menuju mal pelayanan,” jelas Eva Dwiana.

Eva Dwiana menambahkan, pihaknya terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan dokumen kependudukan secara cepat.

“Pelayanan Disdukcapil ini semua gratis. Pemerintah Kota akan terus berinovasi agar pelayanan lebih baik kedepannya,”tutup Eva Dwiana.