Penulis: admin

Bandarlampung, – Anggota DPRD Provinsi Lampung dari Daerah Pemilihan Kota Bandar Lampung, Budiman AS, menyampaikan hasil serap aspirasinya di Dapil I Kota Bandar Lampung. Dalam temuannya, isu-isu utama yang dikeluhkan masyarakat meliputi persoalan infrastruktur, banjir, talud, pendidikan, kesehatan, dan kepesertaan BPJS.

Budiman mengapresiasi respons positif masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam sektor pendidikan, terutama atas pembebasan biaya komite sekolah yang selama ini menjadi beban bagi orang tua siswa.

“Masyarakat sangat berterima kasih, terutama para orang tua karena kebijakan ini telah meringankan beban pendidikan anak-anak mereka,” ujarnya.

Ia juga mencatat, keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi berdampak pada cakupan pembangunan di wilayah Kota Bandar Lampung, yang sebagian besar masih menjadi kewenangan APBD kota.

Meski begitu, terdapat dua sektor yang masih memungkinkan didukung melalui anggaran provinsi, yaitu rehabilitasi lingkungan dan pembangunan sumur bor.

“Tentu perlu dukungan lahan dari masyarakat untuk pembangunan sumur bor ini. Kami sedang mengupayakan solusi agar kebutuhan air bersih di wilayah padat penduduk dapat teratasi,” jelas Budiman.

Ia juga mendorong agar bantuan pendidikan tidak hanya menyasar sekolah negeri, namun juga swasta.

“Banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri, dan akhirnya masuk sekolah swasta. Harapannya, ada dukungan juga bagi mereka agar akses pendidikan tetap terjangkau,” pungkasnya.

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Budi Yuhanda, mengungkapkan belum adanya perkembangan berarti terkait revisi kesepakatan kerja sama proyek Kapal Dalom Lintas Berjaya.

Ia menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) baru antara pemerintah daerah Lampung dan pihak swasta terkait skema kerja sama.

“Sampai sekarang kita masih mendengar bahwa proyek ini masih menggunakan skema lama, termasuk soal cashback fee yang masih berada di angka 5 persen. Padahal, sebelumnya sudah ada wacana untuk merevisinya agar kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat,” ujar Budi, saat di temui di DPRD lampung, Rabu (6/8).

Menurutnya, keinginan Gubernur Lampung untuk menampung aspirasi masyarakat agar PAD dari proyek tersebut ditingkatkan, belum sepenuhnya terwujud dalam bentuk kebijakan resmi.

Meskipun ada sinyal perubahan dari pihak swasta, seperti rencana pergantian manajemen atau direksi, dokumen resmi seperti PKS (Perjanjian Kerja Sama) terbaru belum juga diterbitkan.

“Kalau memang ingin dilakukan perbaikan, maka seluruh komponen perjanjian lama harus ditinjau ulang. Tapi sejauh ini kita belum melihat ada dokumen PKS baru yang resmi ditandatangani,” tegasnya.

Ia menambahkan, transparansi dalam pelaksanaan proyek sangat penting untuk memastikan bahwa kontribusi dari mitra swasta benar-benar sejalan dengan harapan masyarakat dan pemerintah daerah.(*)