Penulis: admin

Bandarlampung, – Anggota Badan Anggaran (Banang) DPRD Lampung, Elly Wahyuni, menyoroti tantangan keuangan daerah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Hal ini menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat serta adanya skema Dana Bagi Hasil (DBH) yang kini sebagian langsung ditransfer ke kabupaten/kota.

“Kalau dulu kan pembagian bisa 70 banding 30, sekarang bagian provinsi sudah berkurang. Karena itu kita harus berusaha maksimal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak hanya bergantung pada pajak,” tegas Elly, Jumat (29/8/2025).

Menurut Elly, salah satu strategi yang harus ditempuh pemerintah daerah adalah menggali potensi PAD non-pajak. Ia mencontohkan retribusi yang masih belum tergarap optimal, termasuk tambang-tambang ilegal yang bisa dilegalkan melalui regulasi daerah agar menjadi sumber pendapatan resmi. Selain itu, ia menilai pengelolaan aset daerah juga harus dimaksimalkan.

“Aset yang selama ini kurang produktif perlu dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga bisa menambah pemasukan daerah,” jelasnya.

Bunda Elly juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil PAD agar bekerja lebih serius. Sebab selama ini masih banyak kebocoran, misalnya dari sektor sewa gedung dan layanan publik lainnya.

“Kemarin kita memang sudah mengingatkan kepada TAPD, dimana mulai sekarang pada 2026 sudah mempersiapkan diri, mulai Perda maupun Pergub yang terkait untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di luar pajak,” kata dia.

Meski begitu, ia mengakui tantangan terbesar terletak pada kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Hal ini dikhawatirkan memengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran retribusi maupun pajak.

“Secara regulasi kita sudah siap dengan Perda dan Pergub, tinggal bagaimana implementasinya. Tapi memang dengan kondisi ekonomi sekarang, masyarakat mungkin agak berat. Karena itu perlu sosialisasi yang lebih gencar agar target PAD bisa tercapai,” tambahnya.

DPRD Lampung pun berharap, dengan penguatan strategi PAD non-pajak dan pengelolaan aset yang lebih baik, APBD 2026 tetap bisa disusun secara sehat meski transfer pusat berkurang.

Tingginya hunian hotel dan rumah makan di kawasan wisata Lampung menjadi indikator tumbuhnya sektor pariwisata dan ekonomi lokal. Menanggapi hal ini, legislator DPRD Provinsi Lampung Budiman AS, menyoroti pentingnya dukungan infrastruktur penunjang, khususnya perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata.

“Lihat Bali, bahkan ke pelosok pun jalannya mulus. Kita ingin Lampung bisa seperti itu, sehingga wisatawan nyaman dan UMKM juga tumbuh karena mereka tidak hanya menginap, tapi juga belanja oleh-oleh dan menikmati potensi lokal,” ujarnya.

Ia mencontohkan kawasan wisata di Pesawaran yang selama ini menjadi magnet kunjungan, namun belum diimbangi dengan infrastruktur yang memadai. Salah satu usulan penting adalah pembangunan jalan double track menuju daerah wisata dan area strategis seperti Pangkalan Militer Armada Barat.

“Kawasan itu bukan hanya padat wisatawan, tapi juga menjadi lokasi strategis nasional. Jika tidak segera dibangun akses ganda, maka kemacetan akan mengganggu aktivitas sipil dan militer,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pemerintah pusat melalui 20 anngota DPR RI perwakilan DPR asal Lampung turut mengawal percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, agar menjadi ikon baru yang memperkuat daya saing wisata Lampung.

Selain infrastruktur, ia juga mendorong pertumbuhan UMKM yang legal dan terdaftar. Pemerintah Provinsi disebut telah membuka kemudahan layanan perizinan satu pintu berbasis digital untuk mendorong wirausaha lokal berkembang secara formal.

“Kita ingin pelaku usaha punya legalitas, agar bisa tenang menjalankan usahanya. Kalau jalannya baik, wisatanya menarik, dan pelayanannya mudah, maka ekonomi lokal pasti naik. Terlebih wisatawan ketika kembali ke daerah asal tentu akan membawa buah tangan yang bercirikhas Lampung,” pungkasnya.